Perbandingan jenis honorarium dan jalur penyelesaian sengketa
Bentuk honorarium advokat dan jalur penyelesaian sengketa yang umum di Indonesia, cara kerjanya, kapan cocok, dan hal yang perlu diwaspadai.
Tabel ini membandingkan cara membayar jasa hukum dan jalur penyelesaian sengketa, bukan harga kantor hukum tertentu. Biaya total sebuah urusan hukum ditentukan oleh kombinasi keduanya: struktur honorarium yang Anda sepakati dengan advokat, dan jalur yang Anda tempuh (negosiasi, mediasi, gugatan biasa, gugatan sederhana, arbitrase, atau pengadilan khusus). Gunakan kolom "Perlu diwaspadai" sebagai daftar pertanyaan sebelum menandatangani perjanjian jasa hukum.
Pilih judul kolom untuk mengurutkan.
| Pilihan | Cara kerja | Cocok untuk | Perlu diwaspadai |
|---|---|---|---|
| Lawyer fee tetap (lump sum) | Satu angka untuk satu pekerjaan atau satu tingkat peradilan, biasanya dibayar di muka atau bertahap | Gugatan perdata dengan lingkup jelas, pendampingan satu tahap | Batas lingkup: apakah banding, kasasi, dan eksekusi termasuk; biaya operasional sering terpisah |
| Success fee (persentase) | Persentase dari nilai yang diperoleh atau dipulihkan, dibayar jika berhasil | Penagihan utang, wanprestasi, sengketa bernilai uang jelas | Definisi 'berhasil' dan dasar perhitungan: nilai putusan atau uang yang benar-benar diterima |
| Tarif per jam (hourly rate) | Jam kerja dicatat dan ditagih berkala sesuai tarif masing-masing advokat | Pekerjaan korporasi, negosiasi, uji tuntas, kontrak | Satuan penagihan, siapa yang mengerjakan, tidak ada batas atas tanpa kesepakatan |
| Retainer bulanan | Biaya tetap per bulan untuk sejumlah jam atau jenis layanan tertentu | Usaha yang rutin butuh konsultasi dan peninjauan kontrak | Kuota jam, apakah litigasi termasuk, tarif di atas kuota |
| Konsultasi per sesi | Biaya untuk satu pertemuan atau satu pendapat hukum tertulis | Menilai posisi sebelum memutuskan menggugat atau menjawab somasi | Apakah biaya dikreditkan jika Anda lanjut menunjuk advokat yang sama |
| Bantuan hukum gratis (OBH, Posbakum, pro bono) | Layanan tanpa honorarium untuk orang tidak mampu melalui pemberi bantuan hukum terakreditasi atau Posbakum pengadilan | Warga miskin, perkara pidana dengan ancaman berat, sengketa sederhana | Syarat surat keterangan tidak mampu, antrean, cakupan layanan berbeda-beda |
| Gugatan sederhana | Gugatan materiil sampai Rp500 juta diperiksa hakim tunggal dalam 25 hari | Utang piutang, wanprestasi kecil, ganti rugi sederhana | Tidak untuk sengketa tanah, para pihak wajib hadir, tidak ada banding atau kasasi |
| Mediasi di pengadilan | Wajib ditempuh pada gugatan perdata; mediator hakim tidak dipungut biaya | Sengketa yang masih bisa dirundingkan | Mediator non-hakim berbayar; pihak beritikad tidak baik dapat dibebani biaya mediasi |
| Arbitrase | Sengketa diputus arbiter berdasarkan klausul arbitrase, putusan final dan mengikat | Kontrak bisnis yang memuat klausul arbitrase, sengketa teknis | Biaya pendaftaran dan administrasi bisa tinggi; tidak ada banding |
| Pengadilan Hubungan Industrial | Sengketa ketenagakerjaan setelah bipartit dan mediasi; gugatan di bawah Rp150 juta tidak dikenai biaya | Pekerja dan pengusaha dalam sengketa PHK atau hak | Tahap bipartit dan mediasi atau konsiliasi harus dilalui lebih dulu |
Tidak ada tarif honorarium advokat yang ditetapkan negara; UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyerahkannya pada kesepakatan yang wajar. Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua masing-masing pengadilan, jadi periksa rinciannya di situs atau meja PTSP pengadilan tujuan, atau taksiran di e-Court Mahkamah Agung. Teks peraturan dapat dicek di JDIH BPK. Untuk penjelasan setiap pilihan, lihat jenis honorarium advokat, biaya gugatan sederhana, dan mediasi dan arbitrase.