Langsung ke konten
- Aturan honorarium advokat: apa kata UU Advokat, Kode Etik, dan aturan bantuan hukum cuma-cuma
- Biaya konsultasi pengacara: per sesi, per jam, atau gratis, dan cara memanfaatkannya
- Biaya pengacara di Indonesia: komponen, faktor penentu, dan aturan 2026
- Biaya pengacara perkara pidana: per tahap, hak didampingi, dan perubahan 2026
- Lawyer fee, success fee, retainer, atau per jam: jenis honorarium advokat dan cara memilihnya
- Panjar biaya perkara di pengadilan: komponen, siapa yang menetapkan, dan cara membayarnya
- Pajak atas honorarium pengacara: PPN, PPh 23, dan PPh 21 dengan contoh hitungan
- Biaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali: tenggat, panjar, dan honorarium
- Gugatan sederhana sampai Rp500 juta: syarat, biaya, dan kapan perlu pengacara
- Biaya sengketa PHK dan hubungan industrial: bipartit, mediasi Disnaker, dan gugatan PHI
- Checklist memilih advokat: kriteria, pertanyaan wawancara, dan cara membandingkan penawaran
- Isi perjanjian jasa hukum dan surat kuasa khusus: klausul yang melindungi klien
- Cara menghitung total biaya gugatan perdata dari somasi sampai eksekusi
- Simulasi panjar biaya perkara: menghitung dari jumlah pihak, radius, dan panggilan
- Simulasi success fee gugatan wanprestasi: tiga struktur honorarium dibandingkan
- Bantuan hukum gratis di Indonesia: OBH terakreditasi, Posbakum, prodeo, dan pro bono
- Cara cek legalitas advokat sebelum membayar: sumpah, kartu anggota, dan rekam jejak
- Kesalahan saat menyewa pengacara yang paling sering membuat biaya membengkak
- Mediasi, arbitrase, dan BPSK: kapan jalur di luar gugatan biasa lebih murah
- Menang perkara tetapi tidak dibayar: biaya eksekusi, sita, lelang, dan cara mencegahnya
- Cara mengadukan advokat: Dewan Kehormatan, sengketa honorarium, dan jalur lainnya
- Sumber resmi untuk memeriksa biaya perkara, peraturan, dan status advokat