Simulasi Biaya & Checklist Memilih Advokat
Gugatan sederhana sampai Rp500 juta: syarat, biaya, dan kapan perlu pengacara
Cara kerja gugatan sederhana menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019, syaratnya, perkiraan biaya dengan dan tanpa advokat, serta batasannya.
Gugatan sederhana (small claims court) adalah jalur di Pengadilan Negeri untuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta. Perkaranya diperiksa hakim tunggal dan diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Aturannya ada di PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah PERMA No. 4 Tahun 2019. Karena prosesnya ringkas, tanpa replik, duplik, maupun kesimpulan, dan para pihak wajib hadir langsung, banyak orang bisa menempuhnya tanpa advokat, sehingga biayanya sering hanya panjar perkara ditambah waktu Anda. Batasannya: tidak untuk sengketa hak atas tanah atau perkara yang menjadi wewenang pengadilan khusus, dan putusannya hanya bisa diajukan keberatan, tidak ada banding atau kasasi.
Panduan ini bagian dari cara menghitung total biaya gugatan perdata.
Syarat gugatan sederhana
| Syarat | Keterangan |
|---|---|
| Jenis perkara | Wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum |
| Nilai gugatan materiil | Paling banyak Rp500.000.000 |
| Bukan perkara tertentu | Bukan sengketa hak atas tanah, bukan perkara yang diselesaikan di pengadilan khusus (misalnya hubungan industrial atau niaga) |
| Jumlah pihak | Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama |
| Domisili | Tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama dengan penggugat; penggugat dari luar wilayah dapat mengajukan dengan menunjuk kuasa atau kuasa insidentil yang beralamat di wilayah hukum domisili tergugat |
| Alamat tergugat | Harus diketahui; gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang alamatnya tidak diketahui |
| Kehadiran | Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung, dengan atau tanpa didampingi kuasa |
Aturan ini dapat diperbarui oleh Mahkamah Agung; periksa teks terbaru di situs Mahkamah Agung atau JDIH.
Alur dan jangka waktunya
- Pendaftaran di kepaniteraan atau melalui e-Court, dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan pengadilan dan melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.
- Pemeriksaan pendahuluan oleh hakim untuk menilai apakah perkara memenuhi syarat gugatan sederhana. Jika tidak, perkara dicoret dan penggugat dapat mengajukan gugatan biasa.
- Sidang pertama dengan upaya perdamaian oleh hakim.
- Pemeriksaan: jawaban tergugat, pembuktian, lalu putusan. Seluruhnya paling lama 25 hari sejak sidang pertama.
- Keberatan dapat diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, diperiksa majelis hakim di pengadilan yang sama dan diputus paling lama 7 hari setelah majelis ditetapkan. Putusan keberatan bersifat akhir.
Perkiraan biaya: tanpa dan dengan advokat
Contoh ilustratif: pemilik toko daring menggugat pembeli grosir yang tidak membayar Rp45.000.000 sesuai nota pesanan.
| Pos | Tanpa advokat | Dengan advokat |
|---|---|---|
| Panjar perkara (ilustratif) | Rp600.000 | Rp600.000 |
| Legalisasi bukti surat dan meterai, misalnya 6 bukti × Rp10.000 | Rp60.000 | Rp60.000 |
| Honorarium advokat (ilustratif, lawyer fee tetap) | — | Rp7.500.000 |
| Transportasi ke sidang, misalnya 4 kali | Rp200.000 | Rp200.000 |
| Total | Rp860.000 | Rp8.360.000 |
Tanpa advokat, biaya setara sekitar 1,9% dari nilai tuntutan (860.000 / 45.000.000). Dengan advokat, sekitar 18,6% (8.360.000 / 45.000.000). Jika bukti Anda tertulis dan jelas, menempuh sendiri sering lebih rasional. Untuk tuntutan mendekati Rp500 juta atau sengketa dengan bukti yang rumit, biaya advokat menjadi proporsi yang jauh lebih kecil dan lebih mudah dibenarkan. Perkirakan panjar dengan estimasi panjar perkara; jumlah panggilannya umumnya sedikit karena hanya dua pihak.
Kapan tetap perlu advokat
- Tergugat badan usaha yang kemungkinan didampingi advokat dan mengajukan jawaban teknis.
- Bukti tidak lengkap, misalnya kesepakatan hanya melalui pesan singkat, sehingga perlu strategi pembuktian.
- Nilai tuntutan besar mendekati batas Rp500 juta.
- Anda tidak bisa hadir pada setiap sidang. Kehadiran langsung adalah kewajiban, dan kuasa hanya mendampingi.
Konsultasi satu sesi sebelum mendaftar sering menjadi jalan tengah yang murah; lihat biaya konsultasi hukum. Jika Anda tidak mampu, Posbakum pengadilan dapat membantu menyusun gugatan; lihat bantuan hukum gratis.
Setelah menang: eksekusi tetap mungkin diperlukan
Putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Jika tergugat tidak melaksanakannya, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi, dengan biaya tersendiri. Periksa dulu apakah tergugat memiliki penghasilan atau harta yang bisa disita. Lihat menang perkara tetapi tidak dibayar.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah gugatan sederhana bisa didaftarkan secara daring?
Bisa melalui e-Court, sesuai ketentuan administrasi perkara elektronik. Pihak yang tidak memakai advokat dapat menanyakan prosedur pendaftaran di PTSP pengadilan.
Apakah tergugat yang tidak hadir membuat perkara berhenti?
Tidak. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, ia dipanggil sekali lagi; jika tetap tidak hadir tanpa alasan sah, hakim dapat memutus tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai ketentuan PERMA.
Bisakah sita jaminan dimohonkan dalam gugatan sederhana?
PERMA No. 4 Tahun 2019 membuka kemungkinan permohonan sita jaminan terhadap benda milik tergugat atau milik penggugat yang dikuasai tergugat. Bicarakan dengan pengadilan atau advokat apakah perlu dalam perkara Anda.
Apakah bunga dan ganti rugi immateriil dihitung dalam batas Rp500 juta?
Batas Rp500 juta berlaku untuk nilai gugatan materiil. Cara menghitung nilai yang dimasukkan sebaiknya ditanyakan di Posbakum atau kepada advokat sebelum mendaftar.
Sumber resmi
- Mahkamah Agung Republik Indonesia — PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- e-Court Mahkamah Agung — pendaftaran perkara secara elektronik
- JDIH BPK — teks peraturan dan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
