Pajak atas honorarium pengacara: PPN, PPh 23, dan PPh 21 dengan contoh hitungan

Tagihan jasa hukum di Indonesia bisa memuat dua jenis pajak. Pertama, PPN: jasa hukum adalah jasa kena pajak, sehingga advokat atau firma yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menambahkan PPN. Sejak 1 Januari 2025 tarif PPN 12% dikenakan atas dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga untuk barang dan jasa non-mewah, sehingga beban efektifnya setara 11% dari honorarium. Kedua, pemotongan PPh oleh klien yang menjadi pemotong pajak, biasanya badan usaha: PPh Pasal 23 jika penyedia jasa berbentuk badan, atau PPh Pasal 21 jika advokat menagih atas nama pribadi. Klien perorangan yang bukan pemotong pajak umumnya hanya merasakan PPN.

Panduan ini bagian dari panduan utama biaya pengacara di Indonesia. Ketentuan pajak dapat berubah; periksa aturan terbaru di situs Direktorat Jenderal Pajak atau tanyakan konsultan pajak untuk transaksi besar.

PPN pada tagihan jasa hukum

Advokat atau firma wajib dikukuhkan sebagai PKP jika peredaran usahanya melewati batas pengusaha kecil, dan dapat juga memilih dikukuhkan secara sukarela. Advokat yang bukan PKP tidak memungut PPN. Jadi, dua penawaran dengan angka honorarium yang sama dapat menghasilkan total tagihan berbeda.

Rumus sejak 2025 untuk jasa non-mewah:

• DPP nilai lain = 11/12 × honorarium
• PPN = 12% × DPP nilai lain = 11% × honorarium

Contoh ilustratif. Lawyer fee Rp60.000.000 dari firma berstatus PKP:

1. DPP nilai lain: 11/12 × Rp60.000.000 = Rp55.000.000
2. PPN: 12% × Rp55.000.000 = Rp6.600.000
3. Total tagihan: Rp60.000.000 + Rp6.600.000 = Rp66.600.000

Jika Anda badan usaha yang juga PKP dan jasa hukum itu dipakai untuk kegiatan usaha, PPN tersebut pada umumnya dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dengan faktur pajak yang benar. Bagi perorangan, PPN adalah biaya akhir.

PPh Pasal 23: penyedia jasa berbentuk badan

Jika klien adalah badan usaha atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, dan penyedia jasanya adalah firma atau persekutuan berbentuk badan, pembayaran honorarium pada umumnya dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Klien membayar honorarium dikurangi potongan, menyetorkan potongannya ke negara, dan memberikan bukti potong kepada firma.

Contoh ilustratif, melanjutkan angka di atas:

Biaya total bagi klien tetap Rp66.600.000; potongan PPh 23 bukan penghematan, melainkan bagian yang dibayarkan langsung ke negara atas nama firma.

PPh Pasal 21: advokat menagih atas nama pribadi

Jika advokat menagih sebagai orang pribadi dan klien adalah pemotong pajak, honorarium pada umumnya diperlakukan sebagai penghasilan bukan pegawai (tenaga ahli). Menurut ketentuan PPh 21 yang berlaku sejak 2024 (PP No. 58 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya), pemotongan dihitung dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh atas 50% dari penghasilan bruto.

Tarif Pasal 17 untuk orang pribadi sebagaimana diubah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

Contoh ilustratif, satu pembayaran honorarium Rp40.000.000 kepada advokat perorangan:

1. Dasar pemotongan: 50% × Rp40.000.000 = Rp20.000.000
2. Tarif lapisan pertama 5%: 5% × Rp20.000.000 = Rp1.000.000
3. Dibayar ke advokat: Rp40.000.000 − Rp1.000.000 = Rp39.000.000 (ditambah PPN jika advokat PKP)

Untuk pembayaran berulang kepada advokat yang sama dalam satu tahun, cara akumulasi dan lapisan tarifnya mengikuti peraturan pelaksanaan PPh 21. Bagian keuangan perusahaan sebaiknya mengecek ketentuan terbaru di situs DJP.

Bagaimana memasukkannya ke anggaran perkara

Dari sisi klien, yang perlu dianggarkan adalah honorarium ditambah PPN (jika advokat PKP). Potongan PPh tidak menambah biaya total, tetapi mengubah berapa yang ditransfer ke advokat dan menambah kewajiban administrasi Anda sebagai pemotong.

Saat memakai kalkulator success fee, masukkan PPN ke kolom biaya. Contoh: success fee 10% dari Rp400.000.000 ditambah lawyer fee Rp35.000.000 menghasilkan honorarium Rp75.000.000; PPN efektifnya Rp8.250.000. Hitungan lengkap satu perkara ada di cara menghitung total biaya gugatan perdata.

Biaya perkara dan meterai bukan objek PPN advokat

Panjar biaya perkara yang dibayar ke rekening pengadilan adalah penerimaan negara bukan pajak dan biaya proses, bukan imbalan jasa advokat, sehingga tidak semestinya dikenai PPN oleh advokat. Jika advokat menalangi panjar lalu menagihkannya kembali, mintalah agar pos itu dipisahkan dari honorarium dan dilampiri bukti setor pengadilan. Bea meterai Rp10.000 juga merupakan pajak tersendiri berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020. Rinciannya ada di komponen panjar biaya perkara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua advokat wajib memungut PPN?

Hanya yang berstatus PKP. Advokat dengan peredaran usaha di bawah batas pengusaha kecil yang tidak memilih menjadi PKP tidak memungut PPN. Tanyakan status ini dan mintalah faktur pajak jika PPN dipungut.

Saya perorangan, apakah saya harus memotong PPh atas honorarium?

Perorangan yang bukan pemotong pajak umumnya tidak memotong PPh atas pembayaran honorarium. Kewajiban pemotongan terutama berlaku bagi badan usaha dan pihak tertentu yang ditunjuk.

Apakah success fee juga dikenai PPN?

Success fee adalah bagian dari imbalan jasa hukum, sehingga diperlakukan sama dengan honorarium lain dalam hal PPN dan pemotongan PPh.

Apakah tarif PPN efektif 11% berlaku untuk jasa hukum?

Skema DPP nilai lain 11/12 berlaku untuk penyerahan barang dan jasa yang bukan tergolong mewah, dan jasa hukum bukan termasuk kelompok mewah. Karena aturan pelaksanaan PPN dapat berubah, periksa ketentuan terkini di DJP.

Sumber resmi

• Direktorat Jenderal Pajak — ketentuan PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23
• JDIH BPK — UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PP No. 58 Tahun 2023, UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
• Kementerian Keuangan — peraturan menteri keuangan terkait PPN