Panjar biaya perkara di pengadilan: komponen, siapa yang menetapkan, dan cara membayarnya

Panjar biaya perkara adalah uang muka biaya proses persidangan yang dibayar penggugat atau pemohon ke rekening pengadilan saat mendaftarkan perkara. Isinya terdiri dari beberapa pos: penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti biaya pendaftaran dan redaksi, biaya proses atau alat tulis, biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, serta meterai. Besarnya tidak sama di setiap pengadilan, karena ketua pengadilan menetapkan rincian panjar, terutama tarif panggilan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal para pihak. Panjar ini terpisah dari honorarium advokat dan, pada akhir perkara, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.

Panduan ini bagian dari panduan utama biaya pengacara di Indonesia.

Pos-pos dalam rincian panjar

Pos	Isi	Siapa yang menetapkan	Sifat
PNBP pendaftaran	Biaya mendaftarkan gugatan atau permohonan	Peraturan pemerintah tentang PNBP di lingkungan Mahkamah Agung	Tetap
Biaya proses atau ATK	Alat tulis, penggandaan, pemberkasan	Ketua pengadilan	Tetap per perkara
Panggilan dan pemberitahuan	Relaas panggilan sidang, pemberitahuan putusan	Ketua pengadilan, berdasarkan radius	Berubah sesuai jumlah pihak dan jarak
PNBP redaksi	Biaya redaksi putusan	Peraturan PNBP	Tetap
Meterai	Meterai pada putusan	UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif Rp10.000	Tetap
Lain-lain bila ada	Pemeriksaan setempat, sita, penerjemah	Ketua pengadilan, dihitung tersendiri	Hanya jika diperlukan

Komponen terbesar biasanya panggilan. Satu tergugat yang tinggal jauh dari pengadilan dan tidak hadir sehingga harus dipanggil ulang dapat menambah biaya lebih banyak daripada seluruh pos tetap.

Bagaimana panggilan dihitung

Pengadilan membagi wilayah hukumnya ke dalam beberapa radius. Semakin jauh alamat pihak dari gedung pengadilan, semakin mahal biaya satu kali panggilan. Saat mendaftar, petugas menaksir jumlah panggilan yang diperlukan, misalnya untuk sidang pertama, panggilan ulang jika pihak tidak hadir, dan pemberitahuan putusan.

Contoh ilustratif. Satu penggugat dan dua tergugat, masing-masing diperhitungkan tiga kali panggilan:

Penggugat, radius dekat: 3 × Rp75.000 = Rp225.000
Tergugat I, radius menengah: 3 × Rp150.000 = Rp450.000
Tergugat II, radius jauh: 3 × Rp300.000 = Rp900.000
Pos tetap (pendaftaran, proses, redaksi, meterai), misalnya Rp300.000

Total panjar ilustratif: Rp225.000 + Rp450.000 + Rp900.000 + Rp300.000 = Rp1.875.000. Angka ini bukan tarif pengadilan mana pun. Masukkan tarif dari rincian resmi pengadilan tujuan ke estimasi panjar perkara, dan lihat variasi skenarionya di simulasi panjar biaya perkara.

Jika tergugat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan dilakukan melalui bantuan pengadilan lain (delegasi), dan biayanya mengikuti tarif pengadilan tempat tergugat tinggal. Untuk tergugat di luar negeri, panggilan melalui saluran diplomatik memakan waktu lama dan biaya tersendiri.

Panggilan elektronik dan e-Court

Sejak PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022, perkara perdata dapat didaftarkan, dibayar, dan disidangkan secara elektronik melalui e-Court. Fitur utamanya:

e-Filing: pendaftaran gugatan secara daring.
e-Payment: pembayaran panjar melalui nomor rekening virtual, dengan taksiran panjar yang muncul otomatis.
e-Summons: panggilan elektronik ke domisili elektronik para pihak yang menyetujuinya.
e-Litigation: pertukaran jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik.

Panggilan elektronik tidak memerlukan biaya panggilan fisik sebagaimana relaas oleh jurusita, sehingga panjar bisa jauh lebih kecil, terutama ketika pihak lawan juga memakai domisili elektronik. Namun panggilan pertama kepada tergugat yang belum menyatakan persetujuan tetap dilakukan sesuai aturan, sehingga pos panggilan fisik biasanya tidak hilang sama sekali. Advokat menjadi pengguna terdaftar e-Court; pihak tanpa advokat dapat menanyakan prosedur pengguna lain di meja PTSP pengadilan.

Jika panjar habis atau tersisa

Panjar adalah taksiran. Jika selama persidangan biayanya kurang, misalnya karena panggilan ulang berkali-kali, pengadilan meminta tambahan panjar. Jika tidak dipenuhi, perkara bisa terhambat. Sebaliknya, setelah perkara diputus, sisa panjar dikembalikan kepada pihak yang membayarnya. Simpan bukti setor (SKUM atau bukti e-Payment) dan tanyakan rincian penggunaan panjar jika diperlukan.

Pada akhir perkara, putusan memuat perintah membayar biaya perkara kepada pihak yang kalah, sesuai Pasal 181 HIR (Pasal 192 RBg untuk luar Jawa dan Madura). Artinya, penggugat yang menang dapat menagih kembali biaya perkara dari tergugat. Honorarium advokat umumnya tidak termasuk biaya perkara ini.

Biaya di tahap lain

Panjar tingkat pertama tidak mencakup:

Banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang memiliki panjar tersendiri. Lihat biaya banding, kasasi, dan PK.
Eksekusi, termasuk aanmaning, sita eksekusi, dan lelang. Lihat menang perkara tetapi tidak dibayar.
Sita jaminan dan pemeriksaan setempat, yang ditaksir terpisah bila dimohonkan.

Bagi pihak yang tidak mampu, ada jalur pembebasan biaya perkara (prodeo) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014. Lihat bantuan hukum gratis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Di mana saya bisa melihat tarif panjar resmi?

Di situs resmi pengadilan tujuan (biasanya di menu biaya perkara atau layanan), di meja PTSP, atau melalui taksiran di e-Court. Pastikan Anda melihat keputusan ketua pengadilan yang terbaru.

Apakah panjar dibayar ke advokat atau ke pengadilan?

Ke rekening pengadilan. Advokat boleh membantu membayarkan, tetapi Anda berhak mendapat bukti setor resmi. Jangan menerima kuitansi kantor sebagai satu-satunya bukti.

Apakah tergugat juga membayar panjar?

Panjar awal dibayar oleh penggugat. Tergugat yang mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atau upaya hukum akan membayar panjar untuk tindakan tersebut.

Apakah panjar di Pengadilan Agama sama dengan Pengadilan Negeri?

Strukturnya serupa, tetapi rincian dan tarif radius ditetapkan masing-masing pengadilan. Periksa situs pengadilan yang berwenang atas perkara Anda.

Sumber resmi

e-Court Mahkamah Agung — pendaftaran elektronik, e-Payment, dan taksiran panjar
Mahkamah Agung Republik Indonesia — tautan ke situs pengadilan tingkat pertama
JDIH BPK — UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan peraturan PNBP