Aturan honorarium advokat: apa kata UU Advokat, Kode Etik, dan aturan bantuan hukum cuma-cuma

Aturan pokok tentang honorarium advokat ada di UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 21 menyatakan advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Undang-undang tidak menetapkan tarif minimum atau maksimum. Batasnya datang dari Kode Etik Advokat Indonesia, yang antara lain mewajibkan advokat mempertimbangkan kemampuan klien, melarang membebani klien dengan biaya yang tidak perlu, dan melarang menjamin kemenangan. Di sisi lain, Pasal 22 mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, yang tata caranya diatur dalam PP No. 83 Tahun 2008.

Panduan ini bagian dari panduan utama biaya pengacara di Indonesia.

Ringkasan aturan yang relevan dengan biaya

Aturan	Isi pokok yang relevan	Arti praktis bagi klien
UU No. 18 Tahun 2003, Pasal 1 angka 7	Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan dengan klien	Semua bentuk honorarium harus berasal dari kesepakatan
UU No. 18 Tahun 2003, Pasal 21	Hak atas honorarium; besarnya wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak	Tidak ada tarif resmi; negosiasi sah dan wajar
UU No. 18 Tahun 2003, Pasal 22	Kewajiban bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan tidak mampu	Warga tidak mampu bisa meminta pro bono
PP No. 83 Tahun 2008	Persyaratan dan tata cara bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat	Advokat dilarang menerima imbalan dalam bantuan cuma-cuma
Kode Etik Advokat Indonesia	Pertimbangan kemampuan klien, larangan biaya tidak perlu, larangan menjamin menang	Dasar pengaduan jika biaya dibebankan tidak wajar
UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Bantuan hukum negara bagi orang miskin melalui pemberi bantuan hukum terakreditasi	Jalur gratis di luar pro bono advokat

Teks lengkap undang-undang dan peraturan pemerintah dapat dibaca di JDIH BPK.

Apa arti "wajar" dalam praktik

Karena undang-undang tidak memberi angka, kata "wajar" ditafsirkan dari kebiasaan profesi dan dari kode etik. Beberapa ukuran yang biasa dipakai saat menilai kewajaran:

Sebanding dengan pekerjaan. Waktu, kerumitan, dan risiko perkara.
Diketahui sejak awal. Klien memahami struktur dan jumlahnya sebelum setuju, bukan dikejutkan di tengah jalan.
Tidak membebani biaya yang tidak perlu. Misalnya menagih perjalanan yang tidak dilakukan atau menggandakan pekerjaan.
Mempertimbangkan kemampuan klien. Kode etik menyebut ini secara tegas.

Jika Anda merasa honorarium yang ditagih jauh melampaui kesepakatan atau tidak ada dasarnya, langkah pertama adalah meminta rincian tertulis. Langkah berikutnya dibahas di cara mengadukan advokat.

Larangan yang berkaitan dengan uang

Beberapa ketentuan kode etik dan hukum pidana sangat relevan saat membicarakan biaya:

Larangan menjamin kemenangan. Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat memberikan keterangan yang menyesatkan dan menjamin bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Janji "pasti menang" adalah tanda bahaya.
Larangan membebani biaya yang tidak perlu. Biaya harus terkait dengan perkara.
Pemberian kepada hakim atau aparat adalah tindak pidana. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pemberi dan penerima suap, termasuk suap kepada hakim. Jika ada pos biaya yang tidak jelas peruntukannya, tanyakan dan tolak.
Bantuan cuma-cuma tidak boleh dipungut. Dalam bantuan hukum cuma-cuma menurut PP No. 83 Tahun 2008 dan dalam bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011, pemberi bantuan dilarang meminta atau menerima pembayaran dari penerima bantuan.

Siapa yang boleh menagih sebagai advokat

Menurut Pasal 2 sampai Pasal 4 UU Advokat, seseorang menjadi advokat setelah memenuhi syarat dan mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Syarat dalam Pasal 3 antara lain: warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana berlatar pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus di kantor advokat, tidak pernah dipidana karena kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan berperilaku baik serta jujur.

Sejak Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015, Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah advokat yang diusulkan oleh berbagai organisasi advokat, sehingga saat ini terdapat beberapa organisasi advokat. Bagi klien, yang penting adalah bukti sumpah dan kartu anggota yang masih berlaku. Cara memeriksanya ada di cek legalitas advokat.

Kewajiban advokat yang melindungi klien

Selain soal uang, UU Advokat memuat kewajiban yang memengaruhi nilai jasa yang Anda bayar:

Menjaga rahasia klien (Pasal 19), termasuk dokumen dan komunikasi.
Tidak membedakan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya (Pasal 18).
Bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam membela kepentingan klien.

Pelanggaran atas kewajiban dan kode etik dapat dikenai sanksi oleh organisasi advokat sesuai Pasal 7: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara 3 sampai 12 bulan, atau pemberhentian tetap.

Bagaimana menerapkannya saat bernegosiasi

Mintalah semua bentuk honorarium ditulis, termasuk success fee dan biaya operasional.
Tanyakan alasan di balik angka: jumlah sidang yang diperkirakan, kerumitan, dan risiko.
Sampaikan kemampuan Anda secara terbuka. Advokat wajib mempertimbangkannya, dan banyak yang menawarkan pembayaran bertahap.
Jika Anda tidak mampu, tanyakan langsung tentang bantuan cuma-cuma atau rujukan ke pemberi bantuan hukum.

Panduan menyusun kesepakatannya ada di isi perjanjian jasa hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah advokat boleh menolak perkara karena klien tidak mampu membayar?

Advokat pada umumnya bebas menerima atau menolak perkara, tetapi undang-undang mewajibkannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jika satu advokat menolak, ajukan permohonan ke pemberi bantuan hukum terakreditasi atau Posbakum.

Apakah kesepakatan honorarium lisan sah?

Kesepakatan lisan pada dasarnya bisa mengikat, tetapi sangat sulit dibuktikan saat terjadi sengketa. Tuliskan selalu, dengan rincian bentuk, jumlah, dan jadwal pembayaran.

Apakah orang yang belum disumpah boleh menagih sebagai pengacara?

Tidak boleh bertindak sebagai advokat di pengadilan. Jika seseorang menerima uang dengan mengaku advokat padahal bukan, perbuatannya dapat dilaporkan ke kepolisian, misalnya sebagai penipuan.

Apakah honorarium bisa disengketakan di pengadilan?

Bisa. Perjanjian jasa hukum tunduk pada hukum perjanjian, sehingga sengketa pembayaran atau pengembalian honorarium dapat diselesaikan melalui gugatan perdata, selain pengaduan etik.

Sumber resmi

JDIH BPK — UU No. 18 Tahun 2003, PP No. 83 Tahun 2008, UU No. 16 Tahun 2011
Mahkamah Agung Republik Indonesia — informasi pengadilan tinggi dan penyumpahan advokat
Badan Pembinaan Hukum Nasional — bantuan hukum bagi masyarakat miskin