Bantuan hukum gratis di Indonesia: OBH terakreditasi, Posbakum, prodeo, dan pro bono
Empat jalur bantuan hukum tanpa biaya di Indonesia, syarat dan dokumen yang diperlukan, apa yang ditanggung dan tidak, serta cara mengajukannya langkah demi langkah.
Warga yang tidak mampu membayar pengacara di Indonesia memiliki empat jalur bantuan tanpa biaya: (1) bantuan hukum negara menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberikan oleh pemberi bantuan hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi, termasuk banyak lembaga bantuan hukum; (2) Posbakum di pengadilan untuk informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014; (3) pembebasan biaya perkara (prodeo) di pengadilan, juga berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014; dan (4) bantuan cuma-cuma dari advokat, yang diwajibkan Pasal 22 UU Advokat dan PP No. 83 Tahun 2008. Syarat utamanya adalah bukti tidak mampu, biasanya surat keterangan dari kelurahan atau desa atau kartu program perlindungan sosial. Pemberi bantuan hukum dalam jalur-jalur ini dilarang meminta bayaran dari penerima bantuan.
Panduan ini bagian dari kesalahan saat menyewa pengacara.
Perbandingan empat jalur
| Jalur | Dasar | Yang didapat | Syarat utama | Diajukan ke |
|---|---|---|---|---|
| Bantuan hukum negara | UU No. 16 Tahun 2011, PP No. 42 Tahun 2013 | Konsultasi, pendampingan, dan perwakilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, litigasi maupun nonlitigasi | Orang atau kelompok miskin | OBH terakreditasi |
| Posbakum pengadilan | PERMA No. 1 Tahun 2014 | Informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen, rujukan ke OBH | Tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses informasi hukum | Meja Posbakum di pengadilan |
| Prodeo (pembebasan biaya perkara) | PERMA No. 1 Tahun 2014; HIR dan RBg | Pembebasan panjar biaya perkara | Tidak mampu secara ekonomi | Permohonan kepada ketua pengadilan |
| Bantuan cuma-cuma advokat | Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003, PP No. 83 Tahun 2008 | Jasa advokat tanpa honorarium | Pencari keadilan tidak mampu | Advokat atau organisasi advokat |
Jalur-jalur ini bisa digabung. Contoh: Posbakum membantu menyusun gugatan, ketua pengadilan mengabulkan prodeo sehingga panjar dibebaskan, dan OBH mendampingi di persidangan.
Bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011
Undang-undang ini menjamin bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Bantuan diberikan oleh badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum, yaitu berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Verifikasi dan akreditasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan biaya layanan untuk penerima bantuan ditanggung anggaran negara, serta di sejumlah daerah juga anggaran daerah.
Dokumen yang umumnya diminta saat mengajukan:
- Permohonan tertulis berisi identitas dan uraian singkat pokok persoalan. Jika tidak bisa menulis, permohonan dapat disampaikan lisan dan dicatat.
- Dokumen yang berkaitan dengan perkara, misalnya surat panggilan, gugatan, atau laporan polisi.
- Surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, atau dokumen lain yang setara.
Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan sampai perkaranya selesai, kecuali kuasanya dicabut, dan undang-undang melarang pemberi bantuan hukum menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan dalam perkara yang ditangani. Daftar OBH terakreditasi di setiap provinsi dapat dicari melalui BPHN.
Posbakum di pengadilan
Posbakum tersedia di banyak Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dikelola bersama lembaga pemberi layanan yang bekerja sama dengan pengadilan. Layanannya cocok untuk:
- Memahami prosedur dan biaya sebelum mendaftar perkara.
- Menyusun gugatan sederhana, permohonan, atau jawaban.
- Mendapat rujukan ke OBH jika perkara memerlukan pendampingan penuh.
Posbakum biasanya tidak mewakili Anda di persidangan; untuk itu, minta rujukan ke OBH. Lihat juga biaya gugatan sederhana untuk jalur yang sering ditempuh bersama Posbakum.
Prodeo: berperkara tanpa membayar panjar
Pihak yang tidak mampu dapat memohon pembebasan biaya perkara. Permohonan diajukan bersamaan dengan pendaftaran perkara, dilampiri bukti tidak mampu, misalnya:
- Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah; atau
- Kartu program perlindungan sosial dari pemerintah, misalnya kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia sehat dari segmen penerima bantuan iuran, atau kartu program sejenis; atau
- Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon serta diketahui ketua pengadilan, sesuai ketentuan pengadilan.
Ketua pengadilan memeriksa dan memutuskan permohonan. Jika dikabulkan, biaya proses ditanggung anggaran negara yang tersedia di pengadilan tersebut. Jika ditolak, pemohon membayar panjar seperti biasa. Untuk gambaran jumlah panjar yang dibebaskan, lihat simulasi panjar biaya perkara.
Pro bono dari advokat
Pasal 22 UU Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. PP No. 83 Tahun 2008 mengatur tata caranya: permohonan diajukan kepada advokat secara langsung atau melalui organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum, dan advokat dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apa pun dari pencari keadilan dalam bantuan cuma-cuma ini. Banyak organisasi advokat dan kantor hukum memiliki program pro bono, tetapi kapasitasnya terbatas, sehingga ajukan sedini mungkin.
Contoh: menggabungkan jalur
Seorang buruh harian digugat pemilik kontrakan atas tunggakan sewa dan ingin membela diri. Ia membawa surat panggilan sidang dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ke Posbakum pengadilan. Posbakum menjelaskan prosedur dan merujuknya ke OBH terakreditasi di kotanya. OBH mendampinginya dalam mediasi, dan perdamaian tercapai dengan jadwal cicilan. Biaya honorarium dan panjar yang ia keluarkan: Rp0. Biaya yang tetap ia tanggung: transportasi dan fotokopi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah bantuan hukum gratis hanya untuk perkara pidana?
Tidak. Bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 mencakup masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Bagaimana jika saya tidak punya surat keterangan miskin?
Tanyakan di kelurahan atau desa tentang prosedur penerbitannya. Untuk prodeo, beberapa kartu program perlindungan sosial atau surat pernyataan yang diketahui ketua pengadilan dapat diterima sesuai ketentuan. Tanyakan di Posbakum dokumen mana yang diterima.
Apakah korban kekerasan bisa mendapat bantuan hukum gratis?
Bisa melalui OBH terakreditasi jika memenuhi syarat. Korban tindak pidana juga dapat meminta perlindungan dan bantuan restitusi kepada LPSK, dan di banyak daerah ada layanan pendampingan perempuan dan anak dari pemerintah daerah.
Bisakah saya memilih advokat sendiri dan meminta negara membayarnya?
Tidak dengan cara itu. Bantuan hukum negara diberikan melalui OBH terakreditasi. Anda dapat memilih OBH yang tersedia di wilayah Anda.
Sumber resmi
- Badan Pembinaan Hukum Nasional — informasi bantuan hukum dan daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
- Mahkamah Agung Republik Indonesia — PERMA No. 1 Tahun 2014 dan informasi Posbakum
- JDIH BPK — UU No. 16 Tahun 2011, PP No. 42 Tahun 2013, PP No. 83 Tahun 2008
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia — jaringan LBH di berbagai daerah
