Cara cek legalitas advokat sebelum membayar: sumpah, kartu anggota, dan rekam jejak
Langkah memeriksa apakah seseorang benar advokat yang sah di Indonesia, perbedaan advokat dengan konsultan hukum dan paralegal, serta tanda pengacara palsu.
Seseorang sah bertindak sebagai advokat di Indonesia jika telah diangkat oleh organisasi advokat dan mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sesuai UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta tidak sedang diberhentikan. Untuk memeriksanya, mintalah tiga hal: kartu tanda anggota (KTA) organisasi advokat yang masih berlaku, keterangan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, dan alamat kantor yang bisa Anda datangi. Lalu cocokkan nama tersebut di direktori anggota organisasi advokatnya dan, bila ada, di catatan perkara pengadilan. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan sebelum menyerahkan uang atau dokumen asli.
Panduan ini bagian dari kesalahan saat menyewa pengacara.
Lima langkah pemeriksaan
| Langkah | Yang diperiksa | Cara | Tanda bahaya |
|---|---|---|---|
| 1. KTA | Nama, nomor anggota, organisasi, masa berlaku | Minta ditunjukkan atau dikirim foto | Menolak menunjukkan, masa berlaku habis |
| 2. Sumpah | Pengadilan Tinggi tempat disumpah dan tanggalnya | Tanyakan; bila ragu, tanyakan ke kepaniteraan Pengadilan Tinggi terkait | Tidak tahu atau berbelit |
| 3. Direktori organisasi | Status keanggotaan | Cari nama di situs atau sekretariat organisasi advokat yang disebut | Nama tidak terdaftar |
| 4. Rekam jejak perkara | Pernah menjadi kuasa dalam perkara | SIPP pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung | Mengaku berpengalaman tetapi tidak ada jejak sama sekali |
| 5. Kantor | Alamat fisik dan kontak resmi | Datangi atau verifikasi lewat sumber independen | Hanya nomor ponsel dan akun media sosial |
Tidak adanya jejak di Direktori Putusan belum tentu berarti palsu, misalnya untuk advokat baru atau yang lebih banyak bekerja nonlitigasi. Namun jika seseorang mengaku telah menangani ratusan perkara di pengadilan tertentu, jejaknya biasanya bisa ditemukan.
Mengapa ada beberapa organisasi advokat
UU Advokat mengatur organisasi advokat sebagai wadah profesi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa organisasi advokat. Melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015, Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah advokat yang diajukan oleh organisasi advokat yang memenuhi syarat, sehingga advokat dari berbagai organisasi sama-sama dapat beracara. Bagi klien, yang penting bukan nama organisasinya, melainkan status sumpah dan keanggotaan yang aktif, serta ke mana pengaduan etik diajukan jika terjadi masalah.
Advokat, konsultan hukum, dan paralegal
| Sebutan | Boleh mewakili di pengadilan? | Catatan |
|---|---|---|
| Advokat yang telah disumpah | Ya, di seluruh wilayah Indonesia | Terikat UU Advokat dan kode etik |
| Calon advokat atau advokat magang | Tidak sebagai kuasa mandiri | Bekerja di bawah supervisi advokat |
| "Konsultan hukum" tanpa sumpah | Tidak sebagai advokat | Sebutan ini bukan jaminan status advokat |
| Paralegal | Tidak sebagai kuasa di persidangan | Membantu pemberi bantuan hukum di bawah supervisi |
| Advokat asing | Tidak boleh beracara di pengadilan | Dapat bekerja di kantor advokat Indonesia sebagai karyawan atau tenaga ahli hukum asing sesuai syarat |
| Kuasa insidentil | Hanya dalam kondisi tertentu | Misalnya keluarga dekat dengan izin ketua pengadilan; bukan profesi berbayar |
Untuk perkara tertentu, ada pihak selain advokat yang boleh menjadi kuasa, misalnya pengurus serikat pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial; lihat biaya sengketa hubungan industrial.
Ciri-ciri penawaran dari pengacara palsu
- Menawarkan jasa secara agresif melalui pesan pribadi setelah Anda menulis keluhan di media sosial.
- Menjanjikan hasil pasti dalam waktu sangat singkat.
- Meminta pembayaran penuh di muka ke rekening pribadi atas nama orang lain.
- Tidak bisa menyebutkan Pengadilan Tinggi tempat disumpah.
- Tidak mau bertemu di kantor atau tidak punya kantor tetap.
- Menolak membuat perjanjian jasa hukum tertulis.
Contoh ilustratif tentang besarnya kerugian: korban menyerahkan Rp25.000.000 sebagai "biaya pengurusan perkara". Selain uang itu hilang, perkara sesungguhnya tidak pernah didaftarkan, dan tenggat menjawab gugatan terlewat sehingga putusan verstek dijatuhkan. Kerugian nyata bisa jauh lebih besar daripada uang yang dibayarkan.
Jika Anda sudah tertipu
- Hentikan pembayaran lanjutan.
- Kumpulkan bukti: percakapan, bukti transfer, kuitansi, foto KTA yang ditunjukkan.
- Periksa status perkara Anda yang sebenarnya di SIPP pengadilan atau di PTSP, dan segera cari advokat yang sah atau bantuan hukum jika ada tenggat.
- Laporkan ke kepolisian. Ketentuan pidana dalam UU Advokat tentang orang yang menjalankan profesi advokat tanpa hak telah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi penerimaan uang dengan tipu muslihat tetap dapat dilaporkan sebagai penipuan menurut KUHP.
- Jika pelaku ternyata advokat yang sah tetapi bertindak tidak jujur, ajukan juga pengaduan etik; lihat cara mengadukan advokat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah gelar S.H. berarti seseorang adalah advokat?
Tidak. Sarjana hukum baru menjadi advokat setelah mengikuti pendidikan khusus profesi, lulus ujian, magang, diangkat organisasi advokat, dan disumpah di Pengadilan Tinggi.
Bisakah saya meminta pengadilan memeriksa status advokat?
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi menyimpan catatan penyumpahan di wilayahnya. Anda bisa bertanya melalui layanan informasi pengadilan, walaupun cara dan kecepatan jawabannya berbeda-beda.
Apakah advokat yang sedang diberhentikan sementara boleh menerima perkara?
Advokat yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak boleh menjalankan profesinya selama masa sanksi. Tanyakan status ini kepada organisasi advokatnya bila ragu.
Bagaimana dengan layanan hukum daring?
Platform daring bisa sah dan bermanfaat, tetapi pastikan siapa yang memberikan jawaban dan siapa yang akan menjadi kuasa Anda. Periksa nama advokatnya dengan langkah yang sama seperti di atas.
Sumber resmi
- Mahkamah Agung Republik Indonesia — tautan ke Pengadilan Tinggi dan SIPP pengadilan
- Direktori Putusan Mahkamah Agung — rekam jejak perkara yang putusannya dipublikasikan
- Mahkamah Konstitusi — putusan pengujian UU Advokat
- JDIH BPK — UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
