Biaya, Faktor Harga & Aturan 2026
Biaya pengacara perkara pidana: per tahap, hak didampingi, dan perubahan 2026
Struktur biaya advokat dalam perkara pidana dari penyidikan sampai kasasi, hak atas penasihat hukum gratis, biaya untuk korban, dan dampak KUHP serta KUHAP baru 2026.
Dalam perkara pidana, biaya pengacara umumnya dihitung per tahap: pendampingan di penyidikan (kepolisian atau penyidik lain), tahap penuntutan di kejaksaan, persidangan di Pengadilan Negeri, lalu upaya hukum banding dan kasasi. Berbeda dengan gugatan perdata, tersangka atau terdakwa tidak membayar panjar perkara, karena perkara dibawa oleh penuntut umum. Yang dibayar adalah honorarium advokat dan biaya operasionalnya, misalnya kunjungan ke rumah tahanan. Bagi tersangka yang tidak mampu, hukum acara pidana menjamin hak atas penasihat hukum, dan untuk ancaman pidana berat penunjukan penasihat hukum bersifat wajib dan cuma-cuma. Sejak 2 Januari 2026 berlaku KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang menggantikan KUHAP 1981, jadi pastikan advokat Anda bekerja dengan aturan yang berlaku.
Panduan ini bagian dari panduan utama biaya pengacara di Indonesia. Ini informasi umum. Jika Anda atau keluarga sedang diperiksa atau ditahan, hubungi advokat atau pemberi bantuan hukum sesegera mungkin.
Tahapan dan pekerjaan yang biasanya ditagih
| Tahap | Pekerjaan advokat | Pola biaya yang umum |
|---|---|---|
| Penyelidikan dan penyidikan | Mendampingi pemeriksaan, menelaah berita acara, mengajukan penangguhan penahanan, menghadiri gelar perkara bila diundang | Lawyer fee per tahap atau per pemeriksaan |
| Praperadilan (bila perlu) | Menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, atau penghentian perkara | Lawyer fee tersendiri |
| Penuntutan | Memantau pelimpahan, mempersiapkan pembelaan | Sering satu paket dengan persidangan |
| Persidangan tingkat pertama | Eksepsi, pemeriksaan saksi dan ahli, pledoi, duplik | Lawyer fee paket, kadang ditambah per sidang |
| Banding dan kasasi | Memori atau kontra memori banding dan kasasi | Lawyer fee tersendiri per tingkat |
Karena jumlah pemeriksaan dan sidang sulit diperkirakan, banyak advokat menawarkan lawyer fee paket per tahap ditambah biaya operasional per kunjungan. Success fee dalam perkara pidana harus diperlakukan sangat hati-hati: "berhasil" tidak boleh didefinisikan sebagai hasil yang hanya bisa dicapai dengan cara yang melanggar hukum.
Contoh hitungan ilustratif
Seorang keluarga meminta advokat mendampingi kerabat yang menjadi tersangka perkara penggelapan dalam jabatan. Penawaran ilustratif:
- Tahap penyidikan: Rp15.000.000
- Persidangan tingkat pertama: Rp30.000.000
- Kunjungan rutan dan sidang: 12 kali × Rp500.000 = Rp6.000.000
- Banding jika diperlukan: Rp12.500.000
Jika perkara selesai di tingkat pertama: Rp15.000.000 + Rp30.000.000 + Rp6.000.000 = Rp51.000.000. Jika berlanjut ke banding: Rp51.000.000 + Rp12.500.000 = Rp63.500.000. Tambahkan PPN efektif 11% atas honorarium jika advokat berstatus PKP; lihat pajak honorarium jasa hukum.
Angka di atas hanya contoh cara menjumlahkan, bukan harga pasar. Bagi perkara korporasi yang ditagih per jam, gunakan estimasi honorarium per jam.
Hak atas penasihat hukum dan bantuan cuma-cuma
Hukum acara pidana Indonesia menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Di bawah KUHAP 1981, pejabat wajib menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, serta bagi yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. KUHAP baru tetap memuat hak atas bantuan hukum dan memperkuat kedudukan advokat; periksa pasal-pasalnya yang berlaku di teks resmi UU No. 20 Tahun 2025.
Jalur gratis lain:
- Pemberi bantuan hukum terakreditasi menurut UU No. 16 Tahun 2011, untuk orang miskin, baik sebagai tersangka maupun korban.
- Posbakum di pengadilan untuk informasi dan konsultasi.
- Bantuan cuma-cuma oleh advokat berdasarkan Pasal 22 UU Advokat.
Lihat syarat dan dokumennya di bantuan hukum gratis.
Biaya dari sisi korban
Korban tindak pidana juga sering memakai advokat, misalnya untuk membuat laporan polisi yang lengkap, memantau perkembangan penyidikan, dan memperjuangkan restitusi (ganti kerugian dari pelaku). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat membantu permohonan restitusi dan perlindungan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014. Untuk kerugian uang yang besar, korban dapat juga menempuh gugatan perdata terpisah, yang biayanya dihitung seperti di cara menghitung total biaya gugatan perdata.
Biaya yang bukan honorarium
- Uang jaminan penangguhan penahanan. Jika penangguhan dikabulkan dengan jaminan uang, uang tersebut disetor sesuai prosedur resmi yang ditetapkan pejabat yang berwenang, bukan diserahkan begitu saja kepada perorangan. Mintalah bukti setor resmi.
- Biaya perkara pidana. Terdakwa yang dipidana dapat dibebani biaya perkara dalam putusan; jumlahnya biasanya kecil dibanding honorarium.
- Penyelesaian dengan keadilan restoratif. Untuk perkara tertentu, perdamaian dengan korban bisa mengakhiri perkara. Ganti kerugian kepada korban dalam proses ini adalah kesepakatan dengan korban, bukan biaya kepada aparat.
Apa yang perlu ditanyakan kepada advokat pidana
- Tahap mana saja yang termasuk dalam honorarium yang ditawarkan?
- Bagaimana perhitungan jika perkara dihentikan di tengah jalan atau diselesaikan secara restoratif?
- Bagaimana advokat menyesuaikan pembelaan dengan KUHP dan KUHAP baru, termasuk aturan peralihannya?
- Berapa biaya kunjungan ke rumah tahanan dan apakah ada batas jumlahnya?
- Bukti apa yang bisa keluarga bantu kumpulkan untuk menekan waktu kerja advokat?
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah tersangka wajib punya pengacara?
Tersangka berhak didampingi, dan untuk ancaman pidana berat penunjukan penasihat hukum bersifat wajib. Tersangka yang tidak menunjuk sendiri dapat meminta penunjukan atau bantuan hukum gratis.
Apakah perkara lama mengikuti KUHAP baru?
UU No. 20 Tahun 2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mencabut KUHAP 1981. Ketentuan peralihannya mengatur perkara yang sudah berada di tahap penyidikan atau penuntutan saat undang-undang baru berlaku, dan penerapannya di pengadilan tidak selalu seragam. Tanyakan kepada advokat bagaimana aturan itu berlaku pada tahap perkara Anda, dan periksa teks resminya di JDIH BPK.
Apakah honorarium pidana bisa dikembalikan jika terdakwa dihukum?
Umumnya tidak, karena honorarium membayar jasa pembelaan, bukan hasil tertentu. Kecuali perjanjian mengatur lain atau advokat tidak menjalankan pekerjaannya.
Apakah korban perlu membayar untuk melapor ke polisi?
Pembuatan laporan polisi tidak dipungut biaya. Biaya hanya timbul jika korban memilih menunjuk advokat untuk mendampingi.
Sumber resmi
- JDIH BPK — UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Mahkamah Agung Republik Indonesia — informasi pengadilan dan Posbakum
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban — perlindungan dan restitusi bagi korban
- Badan Pembinaan Hukum Nasional — pemberi bantuan hukum terakreditasi
