Cara mengadukan advokat: Dewan Kehormatan, sengketa honorarium, dan jalur lainnya

Jika advokat menelantarkan perkara, menagih di luar kesepakatan, atau bertindak tidak jujur, ada tiga jalur yang berbeda tujuannya. Pengaduan etik diajukan ke Dewan Kehormatan organisasi advokat tempat advokat tersebut bernaung, dan hasilnya berupa sanksi profesi menurut Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara 3 sampai 12 bulan, atau pemberhentian tetap. Pengembalian uang ditempuh melalui musyawarah, somasi, lalu gugatan perdata berdasarkan perjanjian jasa hukum. Laporan pidana ke kepolisian hanya jika ada unsur pidana, misalnya penipuan atau penggelapan uang titipan. Pengaduan etik tidak otomatis mengembalikan uang, jadi pilih jalur sesuai tujuan Anda.

Panduan ini bagian dari kesalahan saat menyewa pengacara.

Alasan penindakan menurut UU Advokat

Pasal 6 UU Advokat menyebut alasan advokat dapat dikenai tindakan, antara lain:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
2. Berbuat atau bertingkah laku tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
4. Berbuat hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat.

Bagi klien, yang paling relevan biasanya alasan pertama (menelantarkan perkara) dan pelanggaran kode etik terkait honorarium, misalnya membebani klien dengan biaya yang tidak perlu atau menjamin kemenangan. Lihat aturan honorarium dalam UU Advokat.

Langkah mengajukan pengaduan etik

1. Cari tahu organisasi advokatnya. Lihat KTA yang pernah ditunjukkan atau tanyakan langsung. Lihat cek legalitas advokat.
2. Kumpulkan bukti. Perjanjian jasa hukum, surat kuasa, kuitansi, bukti transfer, pesan dan surel, catatan sidang yang tidak dihadiri dari SIPP, serta salinan putusan.
3. Susun kronologi singkat dengan tanggal.
4. Ajukan pengaduan tertulis ke Dewan Kehormatan organisasi advokat di tingkat daerah atau cabang sesuai ketentuan organisasi, dengan identitas pengadu, identitas advokat yang diadukan, uraian pelanggaran, dan bukti.
5. Ikuti pemeriksaan. Dewan Kehormatan memanggil pengadu dan teradu. Putusan tingkat pertama pada umumnya dapat dimohonkan banding ke Dewan Kehormatan tingkat pusat sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan organisasi.

Prosedur rinci, termasuk biaya pengaduan bila ada, berbeda antarorganisasi. Tanyakan ke sekretariat organisasi yang bersangkutan.

Menagih kembali honorarium

Jika tujuan Anda adalah uang kembali, jalurnya adalah hukum perjanjian.

Contoh ilustratif. Klien membayar lawyer fee Rp30.000.000 untuk tingkat pertama, dengan perjanjian bahwa 50% dibayar di muka dan 50% setelah sidang pembuktian. Klien membayar penuh di muka atas permintaan advokat. Advokat hanya hadir di dua sidang awal, lalu tidak hadir lagi sehingga klien mencabut kuasa sebelum pembuktian.

• Bagian yang semestinya baru jatuh tempo setelah pembuktian: 50% × Rp30.000.000 = Rp15.000.000.
• Klien dapat menuntut setidaknya Rp15.000.000 karena pekerjaan tahap itu tidak dilakukan, dan dapat berargumen lebih jika pekerjaan tahap awal juga tidak memadai.

Urutan langkah yang lazim:

1. Surat permintaan tertulis dengan rincian perhitungan dan batas waktu.
2. Somasi jika tidak ditanggapi.
3. Mediasi atau, jika nilainya paling banyak Rp500 juta dan memenuhi syarat, gugatan sederhana.
4. Gugatan wanprestasi biasa jika diperlukan.

Itulah sebabnya klausul pengakhiran dalam isi perjanjian jasa hukum sangat penting.

Kapan melapor ke polisi

• Advokat atau orang yang mengaku advokat menerima uang dengan tipu muslihat dan tidak melakukan pekerjaan apa pun.
• Uang titipan klien, misalnya uang hasil eksekusi yang diterima advokat, tidak diserahkan kepada klien.
• Pemalsuan dokumen, misalnya surat kuasa atau tanda tangan.

Laporan pidana dan pengaduan etik dapat berjalan bersamaan. Mintalah pendapat advokat lain atau pemberi bantuan hukum sebelum melapor, karena tuduhan pidana tanpa dasar juga memiliki risiko hukum.

Jika masalahnya ada pada hakim atau petugas pengadilan

Pengaduan atas perilaku hakim, panitera, jurusita, atau pegawai pengadilan, termasuk pungutan di luar biaya resmi, tidak diajukan ke organisasi advokat. Jalurnya:

Ringkasan pilihan jalur

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pengaduan etik bisa diajukan setelah perkara selesai?

Bisa. Ketentuan tentang batas waktu pengaduan, jika ada, diatur oleh organisasi advokat masing-masing, jadi ajukan sesegera mungkin selagi bukti masih lengkap.

Apakah advokat yang diadukan bisa membalas dengan gugatan?

Advokat bisa saja menggugat jika merasa dirugikan oleh tuduhan yang tidak benar. Karena itu, sampaikan fakta dengan bukti dan hindari menyebarkan tuduhan di media sosial.

Apakah saya perlu advokat untuk mengadukan advokat?

Tidak wajib. Pengaduan etik bisa diajukan sendiri. Untuk gugatan pengembalian uang bernilai besar, pendampingan advokat lain dapat membantu.

Bagaimana jika advokat itu tidak terdaftar di organisasi mana pun?

Kemungkinan ia bukan advokat. Laporkan ke kepolisian jika ada unsur penipuan, dan segera periksa status perkara Anda di pengadilan.

Sumber resmi

• JDIH BPK — UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 6 sampai Pasal 8 dan Pasal 26 sampai Pasal 27
• Badan Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS) — pengaduan atas aparatur pengadilan
• Komisi Yudisial — laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim
• Ombudsman Republik Indonesia — pengaduan maladministrasi layanan publik