Biaya sengketa PHK dan hubungan industrial: bipartit, mediasi Disnaker, dan gugatan PHI

Sengketa ketenagakerjaan, seperti perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perselisihan hak, termasuk jalur hukum yang paling murah biaya resminya. Menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), sengketa harus lebih dulu dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja, lalu dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan untuk mediasi (atau konsiliasi atau arbitrase sesuai jenis perselisihan) yang tidak memungut biaya dari para pihak. Jika tetap gagal, gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Pasal 58 menyatakan bahwa dalam proses beracara di PHI, pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan yang nilainya di bawah Rp150.000.000. Biaya terbesar biasanya justru honorarium kuasa hukum, dan pekerja dapat diwakili oleh serikat pekerja sehingga sering tidak perlu menyewa advokat.

Panduan ini bagian dari cara menghitung total biaya gugatan perdata. Ini informasi umum; untuk perhitungan hak pesangon sesuai aturan yang berlaku, periksa ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan setempat.

Tahapan dan biaya resmi

Tahap	Lembaga	Jangka waktu menurut UU PPHI	Biaya resmi
Bipartit	Pekerja dan pengusaha langsung	Paling lama 30 hari kerja	Tidak ada
Mediasi	Mediator di instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota	Paling lama 30 hari kerja	Tidak dipungut dari para pihak
Konsiliasi atau arbitrase	Konsiliator atau arbiter terdaftar, untuk jenis perselisihan tertentu	Sesuai UU PPHI	Konsiliasi dan arbitrase dapat menimbulkan honorarium konsiliator atau arbiter sesuai aturan
Gugatan PHI	PHI pada Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi	Putusan paling lama 50 hari kerja sejak sidang pertama	Bebas biaya untuk nilai gugatan di bawah Rp150 juta
Kasasi	Mahkamah Agung, untuk perselisihan hak dan PHK	Permohonan paling lambat 14 hari kerja	Mengikuti ketentuan biaya perkara jika nilai Rp150 juta atau lebih

Gugatan ke PHI wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Gugatan tanpa risalah dikembalikan oleh hakim. Jadi, melompati tahap mediasi tidak menghemat apa pun.

Untuk perselisihan PHK dan perselisihan hak, putusan PHI dapat langsung dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa banding ke Pengadilan Tinggi.

Siapa yang boleh menjadi kuasa

Pasal 87 UU PPHI menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di PHI mewakili anggotanya. Pilihan bagi pekerja:

Mewakili diri sendiri, dengan bantuan informasi dari mediator dan Posbakum.
Diwakili pengurus serikat pekerja tempat ia menjadi anggota, biasanya tanpa honorarium atau dengan iuran organisasi.
Menunjuk advokat, dengan honorarium yang sering berbentuk persentase dari kompensasi yang berhasil diterima.
Bantuan hukum gratis bagi pekerja yang tidak mampu, melalui pemberi bantuan hukum terakreditasi; lihat bantuan hukum gratis.

Pengusaha dapat diwakili organisasi pengusaha tempat ia menjadi anggota atau menunjuk advokat.

Contoh hitungan ilustratif dari sisi pekerja

Seorang pekerja menilai haknya atas kompensasi PHK sekitar Rp90.000.000, tetapi perusahaan hanya menawarkan Rp40.000.000.

Pilihan 1, diwakili serikat pekerja. Biaya resmi: Rp0 karena nilai gugatan di bawah Rp150 juta. Biaya pribadi: transportasi ke mediasi dan PHI di ibu kota provinsi, misalnya 8 kali × Rp150.000 = Rp1.200.000. Jika akhirnya dibayar Rp80.000.000, hasil bersih Rp78.800.000.

Pilihan 2, menunjuk advokat dengan honorarium ilustratif 15% dari tambahan yang berhasil diperoleh di atas tawaran awal, ditambah lawyer fee Rp3.000.000.

Tambahan di atas tawaran awal: Rp80.000.000 − Rp40.000.000 = Rp40.000.000
Success fee: 15% × Rp40.000.000 = Rp6.000.000
Total honorarium: Rp3.000.000 + Rp6.000.000 = Rp9.000.000
Hasil bersih: Rp80.000.000 − Rp9.000.000 − Rp1.200.000 = Rp69.800.000

Mengaitkan success fee dengan tambahan di atas tawaran awal, bukan dengan seluruh kompensasi, adalah cara yang adil karena tawaran awal sudah tersedia tanpa jasa advokat. Jika perjanjian menghitung 15% dari seluruh Rp80.000.000, honorarium menjadi Rp3.000.000 + Rp12.000.000 = Rp15.000.000. Hitung skenario Anda di kalkulator success fee.

Dari sisi pengusaha

Bagi pengusaha, biaya terbesar biasanya bukan biaya perkara, tetapi:

Honorarium advokat untuk mediasi dan PHI, sering berbentuk lawyer fee per tahap.
Kewajiban yang terus berjalan selama proses, misalnya upah proses sesuai putusan atau ketentuan yang berlaku.
Risiko putusan yang lebih besar daripada tawaran damai.

Menghitung tawaran perdamaian yang realistis di tahap bipartit sering lebih hemat daripada menempuh PHI sampai kasasi. Perbandingan jalur nonlitigasi lainnya ada di mediasi dan arbitrase.

Dokumen yang perlu disiapkan

Perjanjian kerja, surat pengangkatan, atau bukti hubungan kerja lain.
Slip gaji beberapa bulan terakhir dan bukti kepesertaan BPJS.
Surat PHK, surat peringatan, atau korespondensi terkait.
Risalah perundingan bipartit, termasuk daftar hadir.
Risalah atau anjuran tertulis dari mediator.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah mediasi di Disnaker berbayar?

Mediasi oleh mediator hubungan industrial di instansi ketenagakerjaan tidak memungut biaya dari para pihak. Jika ada yang meminta bayaran untuk proses resmi tersebut, tanyakan dasarnya dan laporkan bila perlu.

Bagaimana jika nilai gugatan Rp150 juta atau lebih?

Pembebasan biaya dalam Pasal 58 hanya untuk gugatan di bawah Rp150 juta. Untuk nilai di atasnya, biaya perkara dikenakan sesuai ketentuan pengadilan. Tanyakan rinciannya di PHI tempat gugatan diajukan.

Apakah pekerja kontrak bisa menempuh jalur ini?

Bisa. Perselisihan hak dan perselisihan PHK berlaku bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu, sepanjang ada hubungan kerja.

Apakah putusan PHI bisa langsung dieksekusi?

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan eksekusi. Untuk gugatan di bawah Rp150 juta, biaya eksekusi juga tidak dikenakan menurut Pasal 58.

Sumber resmi

Kementerian Ketenagakerjaan — informasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
JDIH BPK — UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI
Mahkamah Agung Republik Indonesia — informasi Pengadilan Hubungan Industrial