Perkirakan panjar biaya perkara gugatan dari biaya tetap pendaftaran ditambah jumlah panggilan sidang dikalikan biaya panggilan per radius.
Panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagian besar ditentukan oleh jumlah panggilan sidang (relaas) dan jarak tempat tinggal para pihak dari pengadilan. Setiap pengadilan menetapkan tarif panggilan per radius melalui keputusan ketua pengadilan, sehingga angkanya berbeda dari satu kota ke kota lain.
Rumus: panjar = jumlah panggilan × biaya per panggilan + biaya tetap (PNBP pendaftaran, biaya proses atau ATK, redaksi, meterai).
Cara menghitung jumlah panggilan: umumnya penggugat dan setiap tergugat dipanggil untuk sidang pertama, dan pengadilan sering memperhitungkan panggilan ulang jika pihak tidak hadir. Contoh ilustratif: 1 penggugat dan 2 tergugat, masing-masing diperhitungkan 2 sampai 3 kali panggilan, menghasilkan sekitar 8 panggilan. Dengan biaya Rp100.000 sampai Rp200.000 per panggilan dan biaya tetap Rp300.000, panjar berada di kisaran Rp1.100.000 sampai Rp1.900.000.
Batasan: angka bawaan bukan tarif pengadilan mana pun. Lihat rincian panjar resmi di meja PTSP pengadilan, di situs pengadilan, atau taksiran di e-Court. Panjar bisa ditambah jika habis dan sisanya dikembalikan setelah perkara selesai. Baca simulasi panjar biaya perkara.
Simulasi Biaya & Checklist Memilih Advokat
Cara kerja gugatan sederhana menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019, syaratnya, perkiraan biaya dengan dan tanpa advokat, serta batasannya.
Biaya, Faktor Harga & Aturan 2026
Isi panjar biaya perkara gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, mulai PNBP, biaya proses, panggilan sidang, redaksi, sampai meterai, serta e-Payment.
Simulasi Biaya & Checklist Memilih Advokat
Contoh hitungan panjar biaya perkara gugatan untuk tiga situasi, cara menghitung jumlah panggilan, pengaruh e-Court, tambahan panjar, dan pengembalian sisa panjar.
Kasus Gagal & Sumber Resmi
Daftar portal dan lembaga resmi di Indonesia untuk mengecek panjar biaya perkara, jadwal sidang, putusan, peraturan, bantuan hukum, pajak jasa hukum, dan jalur pengaduan.
