Sumber resmi untuk memeriksa biaya perkara, peraturan, dan status advokat
Daftar portal dan lembaga resmi di Indonesia untuk mengecek panjar biaya perkara, jadwal sidang, putusan, peraturan, bantuan hukum, pajak jasa hukum, dan jalur pengaduan.
Hampir semua angka dan aturan yang menentukan biaya urusan hukum dapat diperiksa sendiri di portal resmi: rincian panjar dan pendaftaran elektronik di e-Court Mahkamah Agung dan situs masing-masing pengadilan, jadwal dan status perkara di SIPP pengadilan, putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung, teks undang-undang dan peraturan di JDIH BPK, bantuan hukum di BPHN, dan ketentuan pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Halaman ini merangkum apa yang bisa dicek di setiap sumber, cara memakainya secara efisien, dan daftar peraturan yang paling sering dirujuk di situs ini. Nama dan alamat portal dapat berubah, jadi masuklah dari halaman utama lembaga.
Panduan ini bagian dari kesalahan saat menyewa pengacara.
Portal pengadilan
| Portal | Yang bisa diperiksa | Kapan dipakai |
|---|---|---|
| Situs Mahkamah Agung | Struktur peradilan, PERMA, SEMA, tautan ke semua pengadilan | Mencari aturan acara dan pengadilan yang berwenang |
| e-Court | Pendaftaran elektronik, taksiran panjar, e-Payment, panggilan dan persidangan elektronik | Sebelum dan saat mendaftar perkara |
| Situs pengadilan tingkat pertama | Rincian panjar biaya perkara, radius panggilan, jadwal layanan PTSP, Posbakum | Memperkirakan panjar di pengadilan tertentu |
| SIPP pengadilan | Nomor perkara, para pihak, kuasa hukum, jadwal dan agenda sidang | Memantau perkara sendiri dan memeriksa rekam jejak |
| Direktori Putusan | Putusan yang dipublikasikan dari semua tingkat | Membaca perkara sejenis dan memeriksa pengalaman advokat |
Cara memakai SIPP: buka situs pengadilan yang menangani perkara, cari menu penelusuran perkara, lalu masukkan nomor perkara atau nama pihak. Catat setiap tanggal sidang dan agenda. Jika status menunjukkan sidang ditunda karena kuasa tidak hadir berulang kali, itu tanda untuk menegur advokat Anda.
Peraturan yang paling sering dirujuk
Semua teks berikut dapat ditelusuri di JDIH BPK atau JDIH lembaga penerbitnya.
| Peraturan | Pokok yang relevan dengan biaya | Panduan terkait |
|---|---|---|
| UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat | Honorarium berdasarkan kesepakatan wajar, bantuan cuma-cuma, sanksi | Aturan honorarium |
| PP No. 83 Tahun 2008 | Tata cara bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat | Bantuan hukum gratis |
| UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum | Bantuan hukum negara bagi orang miskin melalui OBH terakreditasi | Bantuan hukum gratis |
| PERMA No. 1 Tahun 2014 | Posbakum, pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan | Bantuan hukum gratis |
| PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 | Gugatan sederhana sampai Rp500 juta | Gugatan sederhana |
| PERMA No. 1 Tahun 2016 | Prosedur mediasi di pengadilan | Mediasi dan arbitrase |
| PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022 | Administrasi perkara dan persidangan elektronik | Komponen panjar |
| UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI | Bebas biaya di PHI untuk gugatan di bawah Rp150 juta | Sengketa hubungan industrial |
| UU No. 30 Tahun 1999 | Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa | Mediasi dan arbitrase |
| UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai | Meterai Rp10.000 pada dokumen perdata dan alat bukti | Isi perjanjian jasa hukum |
| UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP | Hukum pidana materiil dan acara pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 | Biaya perkara pidana |
| UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pelaksanaannya | PPN atas jasa dan tarif PPh orang pribadi | Pajak honorarium |
Peraturan dapat diubah atau diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Saat membaca, periksa apakah ada perubahan atau putusan pengujian terbaru.
Lembaga lain yang relevan
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah kementerian yang membidangi hukum: verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum.
- Direktorat Jenderal Pajak: perlakuan PPN dan PPh atas jasa hukum.
- Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan daerah: mediasi hubungan industrial.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): perlindungan dan restitusi bagi korban tindak pidana.
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial: pengaduan atas aparatur pengadilan dan hakim; lihat cara mengadukan advokat.
- Organisasi advokat: direktori anggota dan Dewan Kehormatan; lihat cek legalitas advokat.
Cara membaca rincian panjar di situs pengadilan
- Pastikan dokumen yang Anda baca adalah keputusan ketua pengadilan terbaru, lihat tanggalnya.
- Cari jenis perkara yang sesuai: gugatan, permohonan, gugatan sederhana, banding, kasasi, PK, atau eksekusi.
- Temukan tabel radius dan tentukan radius alamat setiap pihak.
- Hitung jumlah panggilan yang diperkirakan, lalu masukkan ke estimasi panjar perkara.
- Bandingkan hasilnya dengan taksiran e-Court jika Anda atau advokat mendaftar secara elektronik.
Contoh ilustratif: jika rincian pengadilan menyebut pos tetap Rp350.000 dan tarif radius untuk alamat tergugat Rp175.000, dengan perkiraan 4 panggilan untuk tergugat dan 2 untuk penggugat dengan tarif Rp80.000, maka panjar ≈ Rp350.000 + 4 × Rp175.000 + 2 × Rp80.000 = Rp350.000 + Rp700.000 + Rp160.000 = Rp1.210.000.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah semua putusan dipublikasikan di Direktori Putusan?
Tidak semua. Sebagian putusan, misalnya yang menyangkut perkara tertentu yang dilindungi, tidak dipublikasikan atau disamarkan identitasnya. Ketiadaan putusan di direktori tidak selalu berarti perkara tidak ada.
Apakah SIPP bisa dipakai tanpa akun?
Penelusuran perkara di SIPP umumnya terbuka untuk publik tanpa akun, dengan sebagian data yang disamarkan untuk perkara tertentu.
Di mana mencari daftar OBH terakreditasi di daerah saya?
Melalui BPHN, yang menyelenggarakan verifikasi dan akreditasi, atau dengan bertanya di Posbakum pengadilan setempat.
Bagaimana jika teks peraturan di dua situs berbeda?
Utamakan teks dari JDIH lembaga penerbit dan JDIH BPK, dan periksa apakah salah satunya versi lama sebelum perubahan.
Sumber resmi
- Mahkamah Agung Republik Indonesia — PERMA, SEMA, dan tautan pengadilan
- e-Court Mahkamah Agung — pendaftaran elektronik dan taksiran panjar
- Direktori Putusan Mahkamah Agung — putusan pengadilan
- JDIH BPK — basis data peraturan perundang-undangan
- Badan Pembinaan Hukum Nasional — bantuan hukum
- Direktorat Jenderal Pajak — perpajakan jasa
