Isi perjanjian jasa hukum dan surat kuasa khusus: klausul yang melindungi klien

Saat menunjuk advokat, Anda biasanya menandatangani dua dokumen berbeda. Surat kuasa khusus memberi wewenang kepada advokat untuk mewakili Anda dalam perkara tertentu di depan pengadilan atau instansi. Perjanjian jasa hukum (sering disebut engagement letter atau perjanjian honorarium) mengatur hubungan Anda dan advokat: lingkup pekerjaan, besar dan cara pembayaran honorarium, biaya operasional, laporan, dan pengakhiran. Banyak sengketa honorarium terjadi karena hanya surat kuasa yang ditandatangani. Perjanjian yang baik menjawab pertanyaan "berapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana jika berhenti" dengan angka dan contoh.

Panduan ini bagian dari cara menghitung total biaya gugatan perdata.

Perbedaan surat kuasa khusus dan perjanjian jasa hukum

Aspek	Surat kuasa khusus	Perjanjian jasa hukum
Fungsi	Wewenang mewakili dalam perkara tertentu	Hak dan kewajiban klien dan advokat, termasuk biaya
Ditujukan untuk	Pengadilan, pihak lawan, instansi	Hanya para pihak
Isi pokok	Identitas pemberi dan penerima kuasa, perkara, pengadilan, pihak lawan, tindakan yang boleh dilakukan	Lingkup, honorarium, operasional, jadwal bayar, laporan, pengakhiran
Diserahkan ke pengadilan	Ya, didaftarkan di kepaniteraan	Tidak
Dasar	KUHPerdata tentang pemberian kuasa; Pasal 123 HIR; SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus	KUHPerdata tentang perjanjian; Pasal 21 UU Advokat tentang honorarium

Surat kuasa khusus harus menyebut secara spesifik untuk perkara apa, di pengadilan mana, dan melawan siapa. Kuasa yang terlalu umum dapat ditolak oleh pengadilan.

Klausul yang wajib ada dalam perjanjian jasa hukum

Para pihak dan perkara. Nama, alamat, dan perkara yang ditangani, termasuk nomor perkara jika sudah ada.
Lingkup pekerjaan. Tahap yang termasuk, misalnya somasi, tingkat pertama dan mediasi, banding, kasasi, eksekusi. Tuliskan juga apa yang tidak termasuk.
Bentuk dan besar honorarium. Lawyer fee, success fee, tarif per jam, atau retainer, dengan angka. Lihat jenis honorarium advokat.
Definisi keberhasilan. Untuk success fee: dasar perhitungan dan saat jatuh tempo.
Biaya operasional. Cara menagih (sesuai bukti atau paket), batas yang memerlukan persetujuan klien.
Panjar dan biaya resmi. Siapa yang membayar, dan kewajiban menyerahkan bukti setor pengadilan.
Pajak. Apakah angka sudah termasuk PPN dan bagaimana pemotongan PPh jika klien badan usaha.
Jadwal pembayaran. Termin dan akibat keterlambatan.
Laporan perkembangan. Frekuensi dan bentuk laporan, misalnya setiap sesudah sidang.
Pengakhiran. Hak klien mencabut kuasa, hak advokat mengundurkan diri, dan perhitungan honorarium jika berakhir di tengah jalan.
Kerahasiaan dan benturan kepentingan. Pernyataan bahwa advokat tidak mewakili pihak lawan.
Penyelesaian sengketa honorarium. Musyawarah, lalu jalur yang disepakati.

Contoh rumusan biaya yang jelas

Rumusan yang kabur: "Success fee 10% apabila perkara dimenangkan."

Rumusan yang lebih jelas (ilustratif):

Contoh perhitungan yang dilampirkan: jika Klien menerima Rp200.000.000 dalam dua kali pembayaran Rp120.000.000 dan Rp80.000.000, success fee dibayar Rp12.000.000 lalu Rp8.000.000, total Rp20.000.000. Mencantumkan contoh angka di perjanjian mengurangi ruang tafsir. Uji berbagai skenario di simulasi success fee gugatan wanprestasi.

Pengakhiran kuasa dan honorarium

KUHPerdata mengatur bahwa pemberian kuasa berakhir antara lain karena ditarik kembali oleh pemberi kuasa, pemberitahuan penghentian oleh penerima kuasa, atau meninggalnya salah satu pihak. Dalam praktik, yang sering diperdebatkan adalah uang. Rumuskan dengan jelas:

Lawyer fee yang sudah dibayar untuk tahap yang sudah dikerjakan tidak dikembalikan.
Lawyer fee untuk tahap yang belum dimulai dikembalikan atau tidak ditagih.
Jika kuasa dicabut tanpa kesalahan advokat dan perkara kemudian berhasil, apakah advokat berhak atas sebagian success fee, dan berapa.
Kewajiban advokat menyerahkan seluruh berkas asli kepada klien atau advokat pengganti.

Setelah kuasa dicabut, beritahukan pencabutan secara tertulis kepada advokat dan, jika perkara sedang berjalan, kepada pengadilan.

Meterai dan tanda tangan

Perjanjian jasa hukum sah berdasarkan kesepakatan para pihak; meterai bukan syarat sahnya perjanjian. Namun, dokumen perdata yang akan dipakai sebagai alat bukti dikenai bea meterai Rp10.000 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020, sehingga lazim dibubuhi meterai sejak awal. Tanda tangani setiap halaman atau beri paraf, dan simpan salinan asli. Perjanjian elektronik dengan meterai elektronik juga dimungkinkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah advokat wajib membuat perjanjian jasa hukum tertulis?

UU Advokat mendasarkan honorarium pada kesepakatan, tanpa mewajibkan bentuk tertentu. Namun perjanjian tertulis adalah satu-satunya cara praktis untuk membuktikan apa yang disepakati, dan advokat profesional pada umumnya menawarkannya.

Bolehkah saya mengubah perjanjian di tengah perkara?

Boleh, dengan persetujuan kedua pihak. Buat adendum tertulis, misalnya jika lingkup bertambah karena lawan mengajukan gugatan balik.

Apakah surat kuasa khusus berlaku sampai kasasi?

Tergantung rumusannya. Jika surat kuasa hanya menyebut pemeriksaan tingkat pertama, diperlukan surat kuasa baru untuk banding atau kasasi. Pastikan rumusannya sesuai lingkup perjanjian.

Apa yang harus saya lakukan jika advokat tidak memberi laporan?

Minta laporan tertulis sesuai perjanjian, dan pantau perkara sendiri melalui SIPP pengadilan. Jika tetap tidak ada tanggapan, pertimbangkan pencabutan kuasa dan pengaduan; lihat cara mengadukan advokat.

Sumber resmi

JDIH BPK — UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Mahkamah Agung Republik Indonesia — SEMA tentang surat kuasa khusus dan informasi kepaniteraan
Direktorat Jenderal Pajak — bea meterai dan meterai elektronik